Badan Pengawasan Lembaga Investasi Online

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -?Kasus penipuan yang melibatkan pencurian dana nasabah oleh pimpinan perusahaan investasi online sudah bukan barang baru. Parahnya, penipuan semacam ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang pintar memanfaatkan berbagai celah dalam tren investasi yang dalam beberapa tahun belakangan ini mulai melanda berbagai lapisan masyarakat. Meningkatnya kesadaran investasi memang hal yang positif, namun hal ini juga membuka jalan masuknya para penipu cerdas.

Salah satu kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh perusahaan investasi yang nampaknya bonafid adalah kasus dibawa kaburnya dana nasabah oleh perusahaan trading emas Indonesia bernama Golden Traders Indonesia Syariah, dimana perusahaan ini bahkan berhasil ?mencatut? label syariah untuk mengelabui masyarakat. Sementara itu, ada juga perusahaan investasi yang tak menipu, namun kurang jago mengelola dana nasabah sehingga akhirnya toh bangkrut juga.

Akibatnya, masyarakat jadi sulit menaruh kepercayaan pada lembaga investasi online. Bahkan, lembaga investasi resmi yang berada di bawah nama bank ternama dan BUMN yang relatif lebih tak beresiko pun ikut kena getahnya; masyarakat jadi takut menjajal berbagai kemungkinan investasi yang sebenarnya bisa jadi cocok untuk mereka. Untuk mencegah berlarutnya hal ini, Polri ternyata sudah membentuk satuan pengawasan khusus badan investasi, termasuk investasi online.

 

Badan Pengawasan Lembaga Investasi Online Polri

Badan pengawasan lembaga investasi (online dan offline) yang dibentuk Polri dibentuk pada Maret 2013 dan disebut Satuan Tugas Pengawasan Investasi. Satuan Tugas ini dibentuk dengan kerjasama bersama lembaga formal terkait urusan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Dibentuknya kesatuan ini atas dasar fakta bahwa masih banyak masyarakat yang tak bisa membedakan antara perusahaan investasi online yang jujur dan penipu, namun hal itu bukan hanya karena kesalahan masyarakat saja.

Di Indonesia, kebanyakan perusahaan investasi (apapun jenisnya) diwajibkan mendaftarkan diri sebagai anggota Lembaga Keuangan resmi yang diakui Kementrian Keuangan dan Bank Republik Indonesia. Akan tetapi, banyak perusahaan investasi penipu atau meragukan yang hanya membuat SIUP tanpa mendaftarkan perusahaannya. Parahnya, banyak masyarakat yang menganggap bahwa asal perusahaan investasinya punya SIUP, maka itu berarti perusahaan jujur.

Padahal, perusahaan investasi berurusan dengan pengelolaan dana nasabah. Jika tidak didaftarkan di Lembaga Keuangan, otomatis pengawasan oleh pihak kementrian tak bisa dilakukan. Bank-bank resmi dan lembaga investasi yang sudah bereputasi baik semua pasti terdaftar di Lembaga Keuangan dan secara rutin diawasi, namun yang berada di luar lingkaran itu tak bisa diawasi. Parahnya, kebanyakan masyarakat tak melihat hal ini atau tak mengetahuinya.

Satgas khusus hasil kerjasama Polri dan Otoritas Jasa Keuangan pun sengaja dibentuk agar aktifitas penanaman investasi dari sebuah perusahaan investasi bisa, dalam level tertentu, ikut diawasi walaupun bukan oleh kementrian; hal ini terutama untuk perusahaan yang berurusan dengan dana nasabah berjumlah sangat besar sampai ratusan juta sampai milyaran rupiah.

 

Harapan untuk Dunia Pengawasan Investasi Online

Selain pembentukan Satgas ini, diharapkan bahwa sistem pengawasan perusahaan yang menawarkan investasi bisa lebih diperketat, terutama jenis investasi yang beresiko tinggi atau menawarkan bunga besar. Untuk investasi online, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati terhadap setiap tawaran menggiurkan yang datang, apalagi yang kedengarannya terlalu enak dan tak masuk akal (bunga di atas 5% per hari? Sebaiknya jangan terjebak!).

Pemerintah pun diharapkan bisa membentuk sistem pengawasan investasi yang lebih ketat, bukan hanya untuk investasi offline namun juga investasi online. Hal ini penting mengingat kesadaran berinvestasi sedang tumbuh pesat di kalangan masyarakat sehingga langkah pengamanan sebaiknya diambil.

manado