Ketentaun Perundang-Undangan Tentang Pasar modal

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -?Keberlangsungan semua kegiatan yang terjadi di pasar modal tentunya bukan sesuatu yang dilakukan begitu saja tanpa ada peraturan yang mengikat atau yang mengaturnya secara rinci. Yang terdapat dan yang melakukan semua transaksi dalam pasar ini juga mendapat pengawasan ketat sehingga tidak terjadi kecurangan selama transaksi dan juga selama jual beli saham. Ada undang-undang khusus yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar ini baik yang berhubungan secara langsung seperti pelaku dan fungsi namun juga para lembaga pendukung dan juga pengaturan tentang laba yang didapat beserta prosedur pelaksanaan dari jual beli itu sendiri.

Dalam melaksanakan transaksi di pasar modal, semuapihak yang terkait wajib mencari informasi yang lengkap tentang bagaimana seharusnya transaksi berjalan dan juga apa sanksi bagi mereka yang melanggar perjanjian dengan ada catatan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas semua yang akan mungkin terjadi ketika transaksi akan, sedang, ataupun telah selesai dilakukan dalam aktivitas jual beli. Pemantauan nilai saham juga bisa dilakukan dengan cara melihat dan selalu memperbarui pengetahuan tentang apa yang terjadi di bursa efek.

 

Ketentuan Mengenai Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-undang ini adalah satu-satunya legislasi tentang pasar modal yang ada hingga saat ini. Menurut UU ini, Pasar Modal mencakup segala kegiatan yang terkait dengan penawaran umum, trading efek, perusahana publik serta efek yang ditawarkannya, serta lembaga dan profesi-profesi terkait lainnya. Terkait dengan definisi tersebut, Undang-Undang ini menetapkan lembaga-lembaga pendukung kegiatan di bursa, seperti Bapepam.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang bertugas mengeluarkan Izin untuk Bursa Efek, Lembaga Penjamin dan Kliring, Penyelesaian Sengketa, Reksadana, Biro Administrasi Efek, Perusahaan Efek, maupun orang perseorangan. Lembaga ini juga mengawasi kepatuhan semua pihak yang terlibat, serta menyelesaikan sengketa atau penanganan pelanggaran terhadap undang-undang Pasar Modal

 

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995

PP No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, merupakan implementasi teknis dari UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan ini menjabarkan pasar per pasal Undang-Undang Pasar Modal, termasuk kelengkapan yang harus dipenuhi oleh lembaga atau perorangan yang terlibat perihal peizinan, registrasi Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan, Reksadana, serta lembaga terkait lainnya menambahkan satu poin tentang kewajiban penyampaian laporan yang berlaku untuk semua pihak yang telah mendapatkan izin operasi di pasar modal. Namun, teknis dan ketentuan lainnya tentang penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan oleh lembaga akan diatur lebih lanjut melalui Bapepam.

 

Peraturan Ketua Bapepam No. KEP-431/BL/2013

Peraturan Ketua Bapepam No. KEP-431/BL/2013 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik menetapkan bahwa laporan tahunan menjadi sumber informasi tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi stakeholders dan masyarakat. Laporan ini nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam decision-making terkait investasi di pasar modal. Menurut peraturan ini, laporan tahunan disampaikan dalam bentuk hard copy dan soft copy, dan dilengkapi dengan tanda tangan dan cap asli dari Direksi atau Dewan Komisaris.

Kesimpulannya adalah, bahwa semuayag dilakukan baik dengan kaitannya dengan uang secara langsung atu tidak, namun jika kita sudah mengetahui tentang tata cara secara hukum dan resmi, maka tidak ada ketakutan untuk menjalankannya dengan baik. Setelah mengetahui sebagian besar dari peraturan secara hukum tentang pasar ini, maka akan lebih jelas jika melakukan konsultasi terlebih dahulu agar memiliki pengetahuan yang cukup sebelum terlibat dalam putaran bisnis usng yang ada di dunia yang bisa kita jumpai di pasar modal.

manado