Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tahun 2012 dan 2013

RIFAN FINANCINDO BERJANGKA -?Persentasi pertumbuhan bisnis waralaba?asing di Indonesia pada tahun 2011-2012 meningkat sebesar 6,25%. Meningkatnya usaha di sektor waralaba ini, khususnya waralaba asing, mendapat perhatian lebih lanjut dari Menteri Perdagangan yang dituangkan dalam peraturan perundangan. Disusunnya peraturan ini bertujuan mengembalikan filosofi waralaba agar memberi kesempatan bermitra bagi pihak lain dan mengembangkan sistem waralaba nasional sehingga melahirkan inovator baru dalam mempromosikan produk Indonesia. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan kemitraan, bisnis waralaba diatur dalam Permendagri tahun 2012 dan 2013.

 

PeraturanMenteriPerdaganganRepublik Indonesia Tahun 2012

Menurut Permendagri tahun 2012, waralaba merupakan hak yang dimiliki orang atau badan usaha dalam memasarkan barang dan jasa serta sistem bisnis yang terbukti telah berhasil dimanfaatkan oleh pihak lain. Adapun pemberi dan penerima waralaba yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dan 3 adalah orang atau badan usaha yang memberikan atau diberikan hak untuk memanfaatkan dan menggunakan waralaba tersebut. Sesuai Permendagri tahun 2012 Pasal 2, bisnis waralaba harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

  • Ciri khas usaha dan
  • Telah terbukti memberikan keuntungan,
  • Standar pelayanan dan barang atau jasa yang tertulis
  • HKI (Hak Kekayaan Intelektual) yang terdaftar
  • Mudah diaplikasikan
  • Dukungan yang berkesinambungan

Pemberi dan penerima waralaba bisa berasal dari luar negeri, dalam negeri, atau waralaba lanjutan dari dalam dan luar negeri. Dalam penyelenggaraannya, pemberi dan penerima waralaba harus memiliki STPW yang didapatkan dari Kantor Unit Pelayanan Perdagangan Kemendagri setelah melakukan pendaftaran yang bersifat wajib. Dalam hal penggunaan bahan baku, dan peralatan usaha kedua belah pihak waralaba wajib menjual barang yang berasal dari dalam negeri minimal 80%.

 

PeraturanMenteriPerdaganganRepublik Indonesia Tahun 2013

Pengembangan kemitraan bisnis waralaba makanan dan minuman mencakup rumah makan, restoran, rumah minum/bar, dan kafe. Dalam pengertiannya, pengusaha waralaba menyediakan makanan dan minuman; unit usahanya dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan standar, termasuk dalam proses penyajian dan penyimpanannya dalam satu tempat yang tidak berpindah-pindah. Batasan dalam pendirian gerai bagi pemberi dan penerima waralaba paling banyak 250 gerai yang dimiliki dan dikelola sendiri.

Jika penerima dan pemberi dalam menambah gerai memerlukan kerjasama penyertaan modal, maka? investasi bantuan modal tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Untuk investasi kurang atau berjumlah 10 milyar, minimal jumlah penyertaan modal sebesar 40%
  • Untuk investasi lebih dari 10 milyar, minimal jumlah penyertaan modal adalah 30%

Pemberi dan penerima waralaba berjenis makanan dan minuman mengembangkan usahanya di outlet atau gerai di tempat yang memiliki kriteria sebagai berikut:

  • Tempat tersebut merupakan tempat sendiri atau yang dikelola sendiri
  • Tempat tersebut merupakan tempat yang diwaralabakan
  • Outlet tersebut dimasukkan dalam pola penyertaan modal.
  • Tempat kegiatan usaha waralaba wajib dilaporkan kepada instansi pemerintah setempat yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.

Dalam menjalankan bisnis waralaba, sesuai yang diatur pada pasal 8, pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan, pelatihan dan petunjuk pengolaan kepada penerima modal sehingga membantu dalam mewujudkan bisnis kemitraan bersama. Peraturan Menteri Perdagangan ini harus dipatuhi agar dalam pelaksanaannya, bisnis anda tidak menghadapi masalah hukum. Selain itu, bagi pemberi dan penerima waralaba akan dikenakan sanksi serius jika melanggar ketentuan tersebut. Sanksi dari pelanggaran tersebut berakibat di cabutnya STPW atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba setelah diberikannya peringatan tertulis.

manado