Rencana Kapolri Didukung Penuh Pengelola Data Center

PT RIFAN FINANCINDO – Rencana Kapolri Didukung Penuh Pengelola Data Center?

PT RIFAN FINANCINDO BANDUNG – Indonesia Data Center Provider Organizaton (IDPRO) mengaku siap mengimplementasikan dan mendukung penuh keinginan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar data center media sosial dipindahkan ke Indonesia.

Wacana untuk memindahkan data center milik Facebook, Twitter dkk itu pernah disebutkan oleh Kapolri untuk mengantisipasi isu-isu provokasi yang mudah sekali menyebar melalui media sosial.

Namun IDPRO mengingatkan, sebelum menuju ke tahap itu, pemerintah harus terlebih dulu menerbitkan aturan turunan yang lebih detail dan mengikat untuk menumbuhkan ekosistem industri data center nasional yang berdayaguna dan kompetitif agar kedaulatan data bangsa Indonesia tetap terjaga.

“Keberadaan data center untuk layanan publik di wilayah jurisdiksi Indonesia adalah persoalan kedaulatan data bangsa Indonesia. Kami setuju dengan usulan Kapolri yang minta media sosial menempatkan pusat data di Indonesia,” tegas Ketua Umum IDPRO Kalamullah Ramli kepada detikINET di Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Menurutnya, Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 11/2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah No. 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), khususnya pasal 17 ayat 2.

Di situ disebutkan tentang kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di wilayah Indonesia untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan penegakan kedaulatan negara terhadap data warga negaranya.

“Sekarang itu perlunya pemerintah segera menerbitkan aturan turunan yang lebih detil dan mengikat untuk menumbuhkan ekosistem industri data center nasional yang berdayaguna dan berdayasaing,” kata Prof Mully, panggilan akrabnya.

Menurutnya, untuk kebijakan penempatan Data Center di dalam negeri bagi layanan publik atau layanan yang menyimpan data strategis Warga Negara, Indonesia tidak sendirian.

Berdasarkan laporan dari Oxford University, Rusia dan China telah menerapkan kebijakan serupa. Brazil berencana menerapkan kebijakan yang mirip. Jerman juga memiliki Privacy Laws yang sangat ketat dan rigid, yang menyebabkan Microsoft pada November 2015 memutuskan menempatkan data center layanan cloud mereka di dalam negara Jerman.

Uni Eropa mempersiapkan aturan yang mewajibkan penempatan Data Center di dalam wilayah Eropa. Kebijakan negara Jerman telah menyebabkan industri Data Center nasional mereka tumbuh dengan sangat cepat.

Sejak ditetapkannya PP PSTE, dari data yang dirilis IDPRO, data center nasional telah berinvestasi lebih dari USD 400 juta, dan telah siap melayani kebutuhan data center di berbagai level dan kebutuhan: mulai dari Tier 1 hingga Tier 4.

Tier 4 adalah level layanan Quality of Services (QoS) data center tertinggi saat ini yang dikenal secara internasional. Menurut Frost and Sullivan, market value data center di Indonesia saat ini mencapai USD 58,1 juta dan diproyeksi akan tumbuh menjadi USD 484 juta di 2022.

“Dari data tersebut, pemerintah perlu memberikan dukungan bagi data center nasional sebagai bagian dari infrastruktur pendukung utama bagi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia,” pungkas Prof Mully yang sebelumnya pernah menjabat Dirjen Perangkat Pos Informatika di Kementerian Kominfo.

Di saat IDPRO mendukung penuh rencana Kapolri, namun pemikiran Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ternyata tak sejalan dengannya. Karena menurutnya, tidak bisa hanya karena alasan kedaulatan data, semua server perusahaan asing harus ditempatkan di Indonesia.

“Ada beberapa sektor yang secara fisik (server/data center) harus di sini (Indonesia). Ada pula yang lain yang tidak harus di sini,” ujarnya dalam sejumlah kesempatan.

Ia mencontohkan beberapa sektor yang harus berada di Indonesia, seperti sektor pertahanan dan sektor yang berkaitan dengan keuangan. Jika tidak menyangkut keamanan dan kepentingan nasional, tidak harus ada server di Indonesia.

“Untuk apa ada teknologi cloud computing? Teknologi itu menembus batas negara,” ujar menteri yang akrab disapa Chief RA ini.

Menurut dia, penempatan server bagi industri harus dipilah lagi, mana yang harus di Indonesia, dan mana yang tidak. Jika industri tersebut bersifat komersial, maka ujung-ujungnya adalah efisiensi atau perhitungan untung rugi.

 

sumber : inet.detik.com

IT RFB BDG